hampir tertipu oleh penipuan gaya baru

Tadinya saya sedikit enggan posting cerita ini. Namun saya rasa, penting juga untuk mengabarkan kepada Anda semua. Terutama Anda yang belum mengalami hal ini. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua.
Hari Senin, 11 Mei 2009, kantor kami, BPK RI Perwakilan Prov. Sulawesi Barat mendapat fax dari (ngakunya) Depkeu dengan kop surat Dirjen Perbendaharaan. Isinya adalah undangan untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bimtek PBJP) pada tanggal 18-19 Mei 2009 di Hotel Le Meridien, Jakarta.

Keesokaan harinya, Selasa, 12 Mei 2009, saya ditunjuk untuk mengikuti Bimtek tersebut. Senanglah hati saya, bisa terbang lagi ke Jakarta. Sore harinya, data diri saya fax kembali ke nomor di kop surat tersebut.
Rabu, 13 Mei 2009, saya akhirnya konfirmasi ke nomor yang tercantum pada surat atas nama Bpk. H. Marwan Nugroho, dengan nomor ponsel 085881666742. Percakapan awal terasa lancar. Namun, beberapa saat kemudian, terjadi keganjilan, sebagai berikut:

1. Tidak ada pendaftaran via fax, pendaftaran hanya via ponsel;
2. Tidak ada surat pemanggilan bagi peserta Bimtek;
3. Biaya Bimtek 10 juta rupiah ditransfer ke rekening; (10 juta untuk 2 hari?)
4. Waktu saya tanya tentang acara, malah orangnya sewot. Biasanya panitia orangnya ramah.
5. Orang tersebut memaksa saya menyerahkan nomor rekening, dan uang hanya bisa ditransfer ke rekening dengan saldo minimal 3 juta rupiah. Padahal saldo saya tinggal 1 juta (:tersenyum getir)
6. Akhirnya saya pinjam rekening teman kantor yang saldonya 4,9 juta.
7. Di ATM, waktu mau cek apakah transfer sudah masuk, saya malah disuruh menekan tab ‘transfer’. Untung sebelum itu sudah ditelepon orang kantor untuk membatalkan transaksi, karena itu adalah penipuan berkedok baru.
8. Pada akhirnya, ketika saya tanya, “Loh, kok transfer Pak? Bukannya saya harus menerima transfer?” eh, orangnya langsung tutup dia punya telepon. Waktu saya cek, nomornya sudah tidak aktif lagi.

Alhamdulillah, tidak jadi tertipu.

Seketika itu juga, satu kantor saya langsung gempar. Tidak menyangka ada penipuan dengan modus operandi baru. Setelah ditelaah oleh Kasubag SDM, Hukum dan Humas kami, memang ditemukan beberapa kejanggalan dalam surat tersebut. Salah satunya, kalimat “Perpres 95 tahun 2007 sebagai Perubahan Keempat Keppres 80 tahun 2003, dst.” Padahal, seharusnya adalah “Perpres 95 tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres 80 tahun 2003, dst.” Ini adalah kesalahan yang fatal, karena salah dalam mencantumkan dasar hukum. Mana mungkin departemen sebesar Depkeu salah mencantumkan dasar hukum? Kejanggalan-kejanggalan lain rasanya tidak perlu saya ungkapkan lebih lanjut.

Sebenarnya ini bukan kasus pertama. Sebelumnya kasus ini pernah terjadi di Samarinda dan Jawa Barat (sesuai berita), di daerah lain juga pernah terjadi. Bahkan mungkin Anda pernah mengalami.
Terlepas dari ada tidaknya Bpk. H. Marwan Nugroho, atau orang tersebut memang dicatut namanya, dan tanpa bermaksud menyudutkan Dirjen Perbendaharaan akan adanya oknum dari dalam, kasus ini layak dicermati. Sebaiknya, mulai saat ini, periksalah kembali surat atau fax yang masuk ke kantor Anda. Atau, buat SOP tentang surat masuk. Termasuk juga, periksa ejaan dalam surat tersebut.
Pada akhirnya, saya hendak meminta maaf pada Mas Guntur, karena hampir tertipu gara-gara saya. “Nyuwun ngapunten nggih, Mas.”

“skeptisme profesional, bukan curiga, bukan pula percaya membabi buta” (Zulfikar Rizky, BPK RI Pwk. Prov. Sulteng)